SENI DAN HAK SOSIAL EKONOMI: Membaca kovenan UNESCO tahun 1980 mengenai status sosial ekonomi seniman

Kovenan UNESCO tahun 1980 membahas seputar status (atau hak) sosial ekonomi seniman. Kovenan tersebut diadopsi oleh konferensi umum UNESCO pada sesi kedua puluh satu tahun 1980 dan disusun untuk memperkuat peran (juga meningkatkan status) dari para pekerja seni dengan mempertimbangkan kondisi khusus dari profesi serta kontribusinya terhadap pembangunan negara. Didalamnya terdapat seruan untuk meningkatkan status profesional, sosial dan ekonomi seniman melalui penerapan kebijakan (serta tindakan) yang terkait dengan pelatihan, jaminan sosial, pekerjaan, kondisi pendapatan, pajak, mobilitas dan kebebasan berekspresi. Peraturan ini juga mengakui hak seniman untuk membentuk serikat pekerja (atau organisasi profesional) yang dapat mewakili dan membela kepentingan anggotanya. Hingga saat ini kovenan 1980 tetap relevan, mengingat tantangan dalam bidang hak sosial ekonomi yang dihadapi oleh seniman di seluruh dunia, serta dampak teknologi digital pada karya mereka.

Terkait dengan perealisasian amanat dari kovenan tahun 1980, dalam beberapa tahun terakhir ini, secara bertahap, pemerintah Indonesia terus menyusun kebijakan yang mendukung kehidupan sosial ekonomi para pelaku seni budaya di Indonesia, salah satunya adalah dengan menetapkan Undang Undang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, di masa pandemi covid 19,  pemerintah berkomitmen untuk memberikan remunerasi atau bantuan pada warga Negara Indonesia yang terdampak oleh wabah ini, termasuk juga para seniman.